Assalammualaikum, Selamat tiba di Kelas IPS. Disini Ibu Guru akan membahas perihal pelajaran Sejarah yaitu Tentang “Agresi Militer Belanda 1“. Berikut dibawah ini penjelasannya:
“Operatie Product” (Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I yakni operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947.
Operasi militer ini merupakan penggalan Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.
Daftar Isi
Latar Belakang Agresi Militer Belanda 1
Perselisihan pendapat sebagai akhir perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggarjati makin memuncak. Belanda tetap mendasarkan tafsir pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 bahwa Indonesia akan dijadikan anggota “commonwealth” dan akan berbentuk federasi, sedangkan korelasi luar negerinya di urus Belanda. Sedang Pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan terwujudnya Republik Indonesia yang berdaulat penuh dan diakui oleh pihak Belanda. Belanda juga menuntut biar segera diadakan gendarmerie (pasukan keamanan) bersama.
Di tambah dengan kesulitan ekonomi negaranya yang kian memburuk, Belanda berusaha menuntaskan “masalah Indonesia” dengan cepat. Pada tanggal 27 Mei 1947 Belanda mengirimkan nota yang merupakan ultimatum dan harus dijawab oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam waktu 14 hari. Pokok-pokok nota tersebut yakni sebagai berikut :
- Membentuk Pemerintahan AD interim bersama,
- Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama,
- Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda,
- Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah-daerah Republik yang memerlukan sumbangan Belanda yaitu gendarmerie (pasukan keamanan) bersama, dan 5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor.
Perdana Menteri Syahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie (pasukan keamanan). Jawaban ini mendatangkan reaksi keras dari kalangan partai-partai politik dan berakibat jatuhnya kebinet Syahrir.
Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pada dikala itu Belanda tetap menuntut adanya gendarmerie (pasukan keamanan) bersama dan minta biar Republik Indonesia menghentikan permusuhan terhadap Belanda. Nota tersebut kemudian disusul lagi dengan sebuah ultimatum bahwa dalam waktu 32 jam Republik Indonesia harus memberi balasan terhadap tuntutan Belanda. Jawaban Pemerintah Republik Indonesia yang disampaikan oleh perdana Menteri Amir Syarifuddin pada tanggal 17 Juli 1947 melalui RRI Yogyakarta ditolak oleh Belanda.
Tujuan Agresi Militer Belanda 1
Tujuan utama Agresi Belanda yakni merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan tempat yang mempunyai sumber daya alam, terutama minyak dan juga secara perlahan Belanda ingin menghancurkan RI. Namun usaha tersebut tidak dilakukannya sekaligus, lantaran itu pada tahap pertama Belanda harus mencapai sasaran sebagai berikut:
- Politik, yaitu pengepungan ibukota RI dan pembatalan RI dari peta (menghilangkan de facto RI);
- Ekonomi, yaitu merebut daerah-daerah penghasil materi masakan (daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur) dan materi ekspor (perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera serta pertambangan di Sumatera);
- Militer, yaitu penghancuran TNI.
Sebagai kedok kepada dunia internasional, Belanda menamakan aksi militer ini sebagai Aksi Polisionil, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook memberikan pidato radio di mana ia menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggarjati.
Kronologis Terjadinya Agresi Militer I
Sesudah penandatanganan Persetujuan Linggarjati, Belanda berusaha keras memaksakan interpretasi mereka sendiri dan berjalan sendiri untuk membentuk negara-negara penggalan yang akan menjadi penggalan dari negara Indonesia Serikat, sesuai dengan harapan mereka. Hal ini diawali dengan konferensi yang diselenggarakannya di Malino, Sulawesi Selatan, dan kemudian di Denpasar, Bali.
Di sana mereka berhasil membentuk negara boneka Indonesia Timur dengan dibantu oleh orang-orang yang pro Belanda ibarat Sukawati dan Anak Agung Gde Agung. Anak Agung Gde memang semenjak awal sudah memusuhi pemuda-pemuda pro Republik di daerahnya, serta mengejar-ngejar dan menangkapinya.
Memang tujuan utama Belanda penandatanganan Persetujuan Linggarjati ialah menjadikan negara Republik Indonesia yang sudah mendaptkan akreditasi de facto dan juga de jure oleh beberapa negara, kembali menjadi satu negara penggalan saja ibarat juga negara-negara boneka yang didirikannya, yang akan diikutsertakan dalam pembentukan suatu negara Indonesia Serikat.
Langkah Belanda selanjutnya ialah memajukan majemuk tuntutan yang intinya hendak menghilangkan sifat negara berdaulat Republik dan menjadikannya hanya negara penggalan ibarat negara boneka yang diciptakannya di Denpasar. Yang menjadi sasaran uatamanya ialah menghapus Tentara Nasional Indonesia dan perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri, lantaran keduanya merupakan atribut negara berdaulat.
Semua tuntutan Belanda ditolak. Sementara itu keadaan keuangan Belanda sudah gawat, dan kalau masalah Indonesia tidak cepat diselesaikan maka besar kemungkinan Belanda akan bangkrut. Agresi militer pertama dilakukan Belanda berlatar dua pokok di atas, yaitu melenyapkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya, dan keadaan keuangan Belanda yang sangat gawat.
Dalam serangan Belanda yang pertama itu mereka bermaksud hendak menduduki Yogyakarta yang telah menjadi ibu kota usaha Republik Indonesia, dan menduduki daerah-daerah yang penting bagi perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak dan kerikil baik di Sumatera maupun di Jawa. Usaha ini untuk sebagian berhasil; mereka berhasil menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Dari hasil penjualan produksi perkebunan-perkebunan yang masih terkumpul, mereka mengharapkan mendapatkan uang sejumlah US$ 300 juta, sedangkan biaya aksi militer diperhitungkan akan memakan US$ 200 juta, jadi masih ada ”untung” US$ 100 juta. Sasaran yang satu lagi, yaitu menduduki Yogyakarta tidak tercapai, lantaran pada tanggal 4 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian tembak menembak. Selanjutnya PBB membentuk Komisi PBB yang terdiri atas tiga negara: satu dipilih oleh Indonesia, satu oleh Belanda dan yang satu lagi dipilih bersama.
Komisi Tiga Negara ini terdiri atas Amreika Serikat, Australia dan Belgia. Sjahrir menentukan Australia, dan bukan India, lantaran India sudah dianggap oleh dunia sebagai pro Indonesia, sedangkan Australia yakni negara bangsa kulit putih, yang dianggap lebih obyektif pendiriannya dalam mendukung usaha kemerdekaan bangsa Indonesia.
Perkiraan Belanda dengan mengadakan aksi militernya yang pertama meleset sama sekali; lantaran tanpa diperhitungkan semenjak semula, bahwa Dewan Keamanan PBB akan bertindak atas usul India dan Australia. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik di dalam PBB, di mana Uni Soviet juga memberika dukungannta. Akan tetapi, peranan yang paling penting risikonya dimainkan oleh Amerika Serikat.
Mereka yang menentukan kebijakan Belanda, bahkan yang lebih progresif di antara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan penalaran memberi mereka hak untuk menetukan perkembangan Indonesia, tetapi hak ini hanya sanggup dijalankan dengan menghancurkan Republik terdahulu.
Sekutu-sekutu utama negeri Belanda terutama Inggris, Australia, dan Amerika (negara yang paling diandalkan Belanda untuk memberi sumbangan pembangunan kembali di masa sehabis perang) tidak mengakui hak semacam itu kecuali kalau rakyat Indonesia mengakuinya, yang terperinci tidak demikian apabila pihak Belanda harus menyandarkan diri pada penaklukan militer. Mereka mulai mendesak negeri Belanda supaya mengambil perilaku yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi lembaga umum untuk menyidik tindakan-tindakan Belanda.
Untuk pertama kali semenjak PBB didirikan pada tahun 1945, tubuh ini mengambil tindakan mengentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa agresor biar menghentikan serangannya. Belanda yang menginginkan supaya masalah Indonesia dianggap sebagai suatu problem dalam negeri antara Belanda dan jajahannya, telah gagal, dan masalah Indonesia-Belanda menjadi menjadi masalah internasional. Kedudukan Republik Indonesia menjadi sejajar dengan kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia umumnya.
Dampak Agresi Militer I bagi Bangsa Indonesia
Dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akhir adanya aksi militer I oleh pihak Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu mengatasi aksi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dengan diadakan penghentian tembak menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer Belanda pribadi terhenti.
Mereka terus-menerus mengadakan gerakan pencucian untuk mengamankan dareah-dareah yang telah didudukinya. Dalam gerakan pencucian ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan Belanda, terutama di dareah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak sanggup dikuasai, umpamanya dareah sekitar Krawang-Bekasi
Di sekitar Bekasi beroperasi pasukan kita yang dipimpin oleh Lukas Kustrayo. Setelah pembentukan BKR ia pribadi bergabung, dan pasukan yang dibentuknya beroperasi di sekitar Bekasi. Setelah Belanda meyerang pada bulan Juli 1947 Lukas tetap beroperasi di sana dan tetap menganggu kehadiran Belanda di tempat itu, juga setelah diadakan pengehentian tembak-menembak.
Kegiatan Lukas sangat menjengkelkan Belanda, sehingga Lukas diberi julukan ”Tijger van West Jawa” (Harimau Jawa Barat). Belanda terus-menerus berusaha mengejar Lukas dan pasukannya, tetapi selalu tidak berhasil. Setelah mereka mengetahui bahwa Lukas bermarkas di desa Rawagede, mereka menyerbu desa itu pada tanggal 9 Desember 1947, dan lagi-lagi Lukas dan pasukannya lolos.
dalam kemarahan dan putus asa lantaran usaha mereka tidak berhasil, pasukan Belanda menembaki rakyat desa Rawagede secara membabi buta dan membunuh 491 orang remaja dan anak-anak. Kekejaman Belanda ini tidak pernah kita ungkapkan ke dunia luar, lantaran pada waktu itu memang kita tidak mempunyai pegawanegeri untuk melakukanya.
Kekejaman Belanda lain yang sanggup disebut yakni pembantaian rakyat Sulawesi Selatan pada bulan Januari 1948 oleh pasukan Kapten Wasterling, yang juga tidak pernah dihukum. Juga insiden kapten api ajal di Jawa Timur, ketika prajurit-prajurit Republik Indonesia yang tertawan oleh Belanda diamsukkan dalam gerbong kereta api yang kemudian ditutup rapat tanpa ventilasi, sehingga semua tawanan mati lemas lantaran kepanasan dan kehabisan udara.
Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda
Berikut ini terdapat 2 usaha bangsa indonesia terhadap aksi militer belanda, yaitu sebagai berikut:
Keampuhan Strategi Diplomasi
Harus daikui, Tentara Nasional Indonesia mengalami pukulan berat berat dikala aksi militer Belanda I itu. Akan tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia.Ketika itulah usaha diplomasi memegang peranan penting. Tanpa kenal lelah, para tokoh Indonesia di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berusaha memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan bisa merdeka dan berdaulat.
Keberhasilan usaha diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap tindakan aksi militer Belanda. India dan Australia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB.Amerika Serikat menyerukan biar Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan Polandia dan Uni Soviet mendesak biar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Di tengah reaksi dunia internasional, pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda mendapatkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembak.
Perundingan Renville
Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Commite of Good Offices (Komite Jasa-jasa Baik). Komite itu kemudian populer dengan sebutan Komisi Tiga Negara(KTN). Anggota KTN terdiri atas wakil Australia, Richard Kiby, wakil Belgia, Paul van Zeeland, dan wakil Amerika Serikat, Frank Graham. Terpilihnya Australia dalam KTN merupakan ajakan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan ajakan pihak Belanda. Kemudian Australia dan Belgia menentukan anggota KTN ketiga, yaitu Amerika Serikat.
Tugas pokok KTN yakni mecari penyelesaian tenang terhadap masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu, KTN memperlihatkan negosiasi kepada kedua negara. Amerika Serikat mengusulkan tempat pelaksanaan negosiasi yang di luar wilayah pendudukan Belanda maupun wilayah Republik Indonesia. Tempat yang dimaksud yakni sebuah kapal AS berjulukan Renville, yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan itu populer dengan sebutanPerundingan Renville.
Dalam negosiasi itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdullah Wijoyoatmojo. Perundingan berlangsung alot lantaran baik Indonesia maupun Belanda cenderung berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948, hasil Perundingan Renville disepakati dan ditandatangani.
Hasil Perundingan Renville
- Penghentian tembak-menembak.
- Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
- Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
- Dalam Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan Belanda.
Akibat Perundingan Renville, wilayah Indonesia yang diakui menjadi semakin sempit. Itulah sebabnya, hasil Perundingan Renville mengundang reaksi keras dari kalangan partai politik, hasil negosiasi itu memperlihatkan kekalahan usaha diplomasi. Bagi TNI, hasil prundingan itu menyebabkan harus ditinggalkannya sejumlah wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun. Ketidakpuasan yang semakin memuncak terhadap hasil Perundingan Renville menyebabkan Kabinet Amir Starifuddin jatuh.
Demikian Penjelasan Pelajaran IPS-Sejarah Tentang Agresi Militer Belanda 1: Latar Belakang, Tujuan, Penyebab, Kronologi, Perjuangan & Dampak
Semoga Materi Pada Hari ini Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi, Terima Kasih !!!
Baca Artikel Lainnya:
- Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai
- Sejarah Perang Aceh dengan Belanda (1873-1904) Lengkap
- Candi Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno
- Kerajaan Mataram Kuno
Sumber aciknadzirah.blogspot.com