PENDAHULUAN
H. Hugh Heglo dalam Zainal Abidin Said 2004 menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Carl Friedrich dalam Zainal Abidin Said 2004 menyampaikan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan ialah adanya tujuan (goal), sasaran (objektive) atau kehendak (purpose). Dalam Perkebunan, penetapan harga yang masuk akal dan sesuai dengan kualitas yang ditawarkan produksi akan memperlihatkan efek terhadap pembentukan pendapatan petani. Namun jikalau harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan kualitas produk, hal ini akan berakibat negative terhadap pendapatan dan kelangsungan koperasi.
Kebijakan mengenai penetapan harga merupakan salah satu faktor yang bisa menjadikan rasa kesetiaan dan kepercayaan petani pada koperasi akan berkurang dan berakibat berpalingnya petani dari koperasi tersebut. Menurut Frederick F. Reichheld (2000), kesetiaan itu terdiri dari tiga bentuk, yaitu kesetiaan pelanggan, kesetiaan karyawan, dan kesetiaan investor. Ketiga jenis kesetiaan tersebut tidak bangun sendiri, melainkan saling terkait satu dengan yang lainnya. Kesetiaan pelanggan sanggup terlihat dari seringnya pelanggan melaksanakan pembelian berulang (repeat order) terhadap produk-produk yang dijual oleh perusahaan. Ini bisa terjadi apabila pelanggan sangat menyadari bahwa nilai (value) yang diberikan oleh produk perusahaan sangat bermakna untuk dirinya.
Pengertian Kebijakan
Banyak definisi yang dibentuk oleh para hebat untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye dalam buku Zainal Abidin Said (2004) http://massofa.wordpress.com/2008/11/13/kajian-ilmu-kebijakan/ menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, dan Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” Ini mengandung konotasi wacana kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya sanggup meliputi seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai jadwal yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Carl Friedrich dalam Zainal Abidin Said (2004) menyampaikan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan ialah adanya tujuan (goal), sasaran (objektive) atau kehendak (purpose).
H. Hugh Heglo dalam Zainal Abidin Said (2004) menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan.
1. Tujuan. Di sini yang dimaksudkan ialah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved). Bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada perjuangan untuk mencapainya, dan ada ”faktor pendukung” yang diperlukan.
2. Rencana atau tawaran yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya.
3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengakuan untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
4. Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi jadwal dalam masyarakat.
Selanjutnya Heglo menyampaikan bahwa kebijakan lebih sanggup digolongkan sebagai suatu alat analisis dari pada sebagai suatu rumusan kata-kata. Sebab itu, katanya, isi dari suatu kebijakan lebih sanggup dipahami oleh para analis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri. Bertolak dari sini, Jones merumuskan kebijakan sebagai sikap yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan perjuangan yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis ini akan dibicarakan secara khusus dalam penggalan lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan. Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi gres dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu beliau mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang memakai aneka macam metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan isu yang relevan yang digunakan dalam memecah problem dalam kehidupan sehari-hari. Di sini beliau melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada.
Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata policy sedangkan akal berasal dari kata Wisdom. Dalam konstek tersebut penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian akal memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan meliputi aturan-aturan yang ada didalamnya termasuk konstek politik lantaran pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesunguhnya merupakan sebuah proses politik. Didalam Kamus Manajemen diberikan pengertian untuk istilah tersebut yaitu, kebijakan ialah suatu peraturan atau suatu arah tindakan yang ditentukan sebelumnya yang dibentuk oleh insan yang ditentukan untuk membimbing pelaksanaan pekerjaan kearah tujuan organisasi.
Melengkapi uraian tersebut, akan peneliti kemukakan beberapa pengertian kebijakan dari beberapa para hebat yang mengetahui dan memahami wacana kajian kebijakan, yaitu Lasswell dan Kaplan sebagai mana dikutip oleh Irfan Islamy dalam bukunya yang berjudul Prinsip–prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara mengartikan bahwa kebijakan Sebagai “suatu jadwal pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah” (Islamy, 2000 : 14).
Kleijn dalam Hoogerwerf, (2005:7). memperlihatkan definisi kebijakan sebagai berikut : “suatu tindakan secara sadar dan sistematis, dengan memakai sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang terang sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah”. Makna kebijakan diatas, berupa tindakan yang dilakukan langkah demi langkah pertanda tindakan yang berpola, hal itu sejalan dengan pandangan Solichin Abdul Wahab yang menegaskan bahwa : “Policy itu ialah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melaksanakan sesuatu”. (Abdul Wahab, 2001 : 3).
Berdasarkan pendapat-pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan secara sadar dan sistematis yang dilakukan dengan langkah demi langkah sebagai suatu tindakan berpola yang mengarah pada sasaran atau tujuan tertentu.
Kriteria –Kriteria Kebijakan
Adanya Kriteria-kriteria kebijakan berdasarkan William N Dunn yaitu :
1. Penyusunan aktivitas ialah perumusan masalah yang sanggup memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah.
2. Formulasi kebijakan ialah peramalan sanggup menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan wacana masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akhir dari diambilnya alternatif.
3. Adopsi kebijakan ialah rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan wacana kebijakan wacana manfaat atau biaya dari aneka macam alternatif yang alhasil dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan.
4. Implementasi kebijakan ialah pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan wacana akhir dari kebijakan yang diambil sebelumnya.
5. Penilaian kebijakan ialah penilaian membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan wacana ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.
Berdasarkan pendapat diatas bahwa kriteria-kriteria yang dijadikan landasan dalam suatu kebijakan yaitu : Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan.
Teori Pengambilan Kebijakan
Mulyono (2009) dalam karya ilmiah Teori pengambilan keputusan, menyatakan kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang bintang film atau beberapa bintang film berkenaan dengan suatu masalah. Tindakan para bintang film kebijakan sanggup berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal, artinya kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada. Pengambilan keputusan sanggup diartikan sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia.
1. Teori Rasional Komprehensif
Barangkali teori pengambilan keputusan yang biasa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan ialah teori rasional komprehensif yang mempunyai beberapa unsur :
a. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang sanggup dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang sanggup diperbandingkan satu sama lain (dapat diurutkan berdasarkan prioritas masalah).
b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi aliran pembuat keputusan sangat terang dan sanggup diurutkan prioritasnya/kepentingannya.
c. Bermacam-macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara saksama.
d. Asas biaya manfaat atau sebab-akibat digunakan untuk menentukan prioritas.
e. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya digunakan untuk membandingkan dengan alternatif lain.
f. Pembuat keputusan akan menentukan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan.
Teori rasional komprehensif ini menuntut hal-hal yang tidak rasional dalam diri pengambil keputusan. Asumsinya ialah seorang pengambil keputusan mempunyai cukup isu mengenahi aneka macam alternatif sehingga bisa meramalkan secara sempurna akibat-akibat dari pilihan alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya keuntungannya dan mempertimbangkan banyak masalah yang saling berkaitan. Pengambil keputusan sering kali mempunyai konflik kepentingan antara nilai-nilai sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Karena teori ini mengasumsikan bahwa fakta-2 dan nilai-nilai yang ada sanggup dibedakan dengan mudah, akan tetapi kenyataannya sulit membedakan antara fakta dilapangan dengan nilai-nilai yang ada. Ada beberapa masalah diperbagai negara berkembang menyerupai Indonesia untuk menerapkan teori rasional komprehensif ini lantaran beberapa alasan yaitu:
1. Informasi dan data statistik yang ada tidak lengkap sehingga tidak bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Kalau dipaksakan maka akan terjadi sebuah keputusan yang kurang tepat.
2. Teori ini diambil/diteliti dengan latar belakang berbeda dengan nagara berkembang ekologi budanyanya berbeda.
3. Birokrasi dinegara berkembang tidak bisa mendukung unsur-unsur rasional dalam pengambilan keputusan, lantaran dalam birokrasi negara berkembang kebanyakan korup sehingga membuat hal-hal yang tidak rasional.
2. Teori Inkremental
Teori ini dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Teori ini mempunyai pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
a. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diharapkan untuk mencapanya merupakan hal yang saling terkait.
b. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang eksklusif bekerjasama dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marjinal
c. Setiap alternatif hanya sebagian kecil saja yang dievaluasi mengenai alasannya ialah dan akibatnya.
d. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan di redifinisikan secara teratur dan memperlihatkan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga dampak dari masalah lebih sanggup ditanggulangi.
e. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan masalah yang sempurna bagi setiap masalah. Sehingga keputusan yang baik terletak pada aneka macam analisis yang mendasari janji guna mengambil keputusan.
f. Pembuatan keputusan inkremental ini sifatnya dalah memperbaiki atau melengkapi keputusan yang telah dibentuk sebelumnya guna mendapat penyempurnaan.
3. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scaning Theory)
Beberapa kelemahan tersebut menjadi dasar konsep gres yaitu menyerupai yang dikemukakan oleh hebat sosiologi organisasi Aitai Etzioni dalam Mulyono (2009) yaitu pengamatan terpadu (Mixid Scaning) sebagai suatu pendektan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat mendasar maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memperlihatkan aba-aba dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan mendasar setelah keputusan-keputusan itu tercapai. Model pengamatan terpadu berdasarkan Etzioni akan memungkinkan para pembuat keputusan memakai teori rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda. Model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan.
Syarat-Syarat Pelaksanaan Kebijakan
Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu penggalan dari proses kebijakan. Menurut Hoogerwerf dalam Skripsi Ahmad Jaya (2005: 47) merumuskan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut : “pengunaan sarana-sarana yang dipilih untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan pada urutan waktu yang dipilih”. Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahap yang sulit lantaran terlibat banyak pihak atau bintang film yang kemungkinan berbeda kepentingan dan aspirasinya. Untuk mengetahui sejauhmana suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah itu mencapai tujuannya (efektif) maka perlu dicarikan faktor penyebab yang menghipnotis atau menentukan berhasil tidaknya suatu pelaksanaan kebijakan. Syarat-syarat tersebut ada 4 (empat) macam yaitu :
1. Isi kebijakan:
Isi kebijakan yang akan dilaksanakan sanggup mempersulit pelaksanaannya dengan aneka macam cara, pertama-tama samarnya isi kebijakan yaitu tidak terperincinya tujuan-tujuan, sarana-sarana, dan penetapan prioritas jadwal kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
2. Informasi kebijakan:
Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan atau yang terlibat eksklusif mempunyai isu yang perlu untuk sanggup memainkan kiprahnya dengan baik.
3. Dukungan kebijakan:
Pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat dipersulit jikalau para pelaksana tidak cukup pertolongan untuk kebijakan, lantaran disini terkait kepentingan pribadi dan tujuan pelaksana, juga pengharapan-pengharapan wacana efektifitas sarana yang dipilih, keunggulan situasi masalah, latar belakang histories, tradisi dan kebiasaan rutin serta pendapat mengenai cara bagaimana pelaksanaan diorganisasi.
4. Pembagian potensi kebijakan:
Mencakup tingkat diferensiasi kiprah dan wewenang, masalah koordinasi, terutama jikalau kepentingan terwakili sangat berlainan, timbulnya masalah pengawasan ataupun timbulnya pergeseran tujuan, struktur organisasi pelaksana kebijakan, bila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang diubahsuaikan dengan pembagian tugas, atau ditandai pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.
Pada dasarnya, ada 2 kekuatan besar yang besar lengan berkuasa pada pembentukan harga komoditas, yaitu kekuatan pasar (marketing forces) dan pengendalian oleh pemerintah / kebijakan pemerintah. (http://.staff.uns.ac.id//teori-kebijakan-tandanbuahsegar.)
1. Kekuatan Pasar
Melalui kekuatan pasar, harga di sepanjang rantai supply besar lengan berkuasa lantaran usul di industri hulu merupakan turunan usul dari usul di industri hilir. Harga produk di industri hulu dipengaruhi oleh harga produk di industri hilir atau dengan kata lain harga TBS dipengaruhi oleh harga CPO (Chalil dan Zen, 2009:45).
2. Kebijakan Pemerintah
Untuk menghindari efek negatif perubahan dunia, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan harga yang diharapkan sanggup melindungi petani. Kebijakan pemerintah dalam menentukan harga akan menghipnotis kemampuan petani untuk berproduksi. Penetapan Harga Pembelian Hasil Produksi Pekebun ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 627/Kpts.II/1998, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 395//Kpts/OT.140/11/2005. Rumus Harga pembelian ditetapkan sebagai berikut:
HTBS = K (HCPO x RCPO + HIS xRIS)
dimana:
HTBS | Harga TBS yang diterima oleh pekebun ditingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg. |
K | Indeks proporsi yang pertanda penggalan yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%). |
Hms | Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya,dinyatakan dalam Rp/Kg. |
Rms | Rendemen minyak sawit kasar (CPO), dinyatakan dalam persentase |
His | Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg. |
Ris | Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%). |
2.1.5 Pengertian Kebijakan Harga
Menurut Moekijat (2003:441) mengenai: “Kebijakan harga ialah suatu keputusan-keputusan mengenai harga-harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu”. Dari uraian di atas sanggup disimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja selama masa menguntungkan perusahaan. Oleh lantaran itu perusahaan harus mengikuti perkembangan harga dan situasi pasar. Unsur harga tersebut dalam waktu tertentu dirubah atau tidak. Apabila selama batas waktu tertentu keadaan menguntungkan, maka kebijakan harga harga tersebut ditinjau kembali apabila situasi dan kondisi perusahaan mengalami perubahan, sehingga mustahil lagi untuk dipertahankan biar produsen maupun konsumen tidak saling dirugikan.
Menurut Kotler dalam bukunya berjudul Manajemen Pemasaran (2002:56). Dalam Menyusun kebijakan penetapan harga, perusahaan mengikuti mekanisme enam tahap penetapan harga yaitu:
1. Perusahaan menentukan tujuan penetapan harga.
2. Perusahaan memikirkan kurva permintaan, probabilitas kuantitas yang akan terjual pada tiap kemungkinan harga.
3. Perusahaan memperkirakan bagaimana biaya bervariasi pada menyebarkan level produksi dan aneka macam level akumulasi pengalaman produksi.
4. Perusahaan menganalisa biaya, dan tawaran pesaing.
5. Perusahaan menyeleksi metode penetapan harga.
6. Perusahaan menentukan harga akhir.
2.1.6 Tujuan Kebijakan Harga
Pada umumnya perusahaan dalam mengadakan kebijakan harga mempunyai beberapa tujuan. Tujuan kebijakan harga tersebut dikemukakan sebagai berikut Menurut Lamarto dalam bukunya berjudul Strategi Pemasaran (2006:314),yaitu:
a. Berorientasi pada laba.
1) Mencapai sasaran keuntungan investasi atau keuntungan penjualan bersih.
Perusahaan memutuskan harga produknya atau jasa yang diberikan atas dasar sasaran pencapaian prosentase tertentu untuk pengembalian investasi atau keuntungan penjualan bersih. Sasaran menyerupai ini menjadi kacau baik bagi perusahaan maupun pialangnya.
2) Memaksimalkan laba.
Sasaran penetapan harga atau dasar menghasilkan uang sebanyak-banyaknya mungkin merupakan sasaran yang paling banyak dianut oleh perusahaan. Dalam teori ekonomi atau praktek bisnis, tidak ada yang salah dengan sasaran menyerupai ini. Secara teoritis apabila keuntungan menjadi terlalu besar lantaran penawaran lebih kecil dibandingkan permintaan, modal gres akan tertanam dalam bidang perjuangan ini. Dengan sendirinya hal ini akan mengurangi keuntungan hingga setingkat normal.
b. Berorientasi pada penjualan.
1) Meningkatkan volume penjualan.
Sasaran penetapan harga biasanya dinyatakan dalam prosentase kenaikan volume penjualan selama periode tertentu. Katakanlah satu tahun atau tiga tahun. Para pengecer mendayagunakan sasaran semacam ini. Sewaktu mereka berusaha meningkatkan penjualan tahun kemudian dengan prosentase tertentu. Namun untuk meningkatkan volume penjualan mungkin bisa atau tidak bisa taat dengan konsep pemasaran yang dianut volume penjualan yang menguntungkan. Di satu pihak, sasaran perusahaan bisa meningkatkan volume penjualan tetapi dengan tetap mempertahankan tingkat labanya. Disegi lain, administrasi bisa memutuskan dan meningkatkan volume penjualannnya melalui taktik penetapan harga yang bergairah dengan kerugian. Dalam hal ini administrasi bisa memutuskan untuk pendek dengan perhitungan bahwa melalui peningkatan volume penjualan sanggup menancapkan kakinya dalam pasar.
2) Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar.
Perusahaan yang mempunyai sasaran penetapan harga tipe ini memutuskan perhatian pada upaya mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Satu sektor yang membuat sasaran ini tercapai ialah perusahaan biasanya sanggup menentukan pangsa pasar apa yang diinginkan. Dalam beberapa hal, pangsa pasar merupakan indikator kondisi perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan sasaran keuntungan investasi artinya, sasaran penetapan harganya yang lebih baik. Hal ini bisa terjadi terutama pada waktu pasar total sedang berkembang dan perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang bisa diharapkan. Akan tetapi jikalau administrasi tidak mengetahui bahwa pasar sedang berkembang, alhasil pangsa pasar perusahaan bisa mengalami kemunduran.
c. Berorientasi pada status quo.
1) Menstabilkan harga.
Stabilitas harga sering menjadi sasaran industri-industri yang mempunyai pemimpin harga ( price leader )
2) Menangkal persaingan.
Banyak perusahaan, tidak tergantung dari besar kecilnya, secara sadar memberi harga produknya untuk memenangkan persaingan. Meskipun perusahaan sudah besar, hanya mempunyai peranan yang kecil dalam menentukan harga pasar. Dari pendapat yang dikemukakan di atas, sanggup disimpulkan bahwa dengan ditetapkannya kebijakan harga, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:
a. Mencapai sasaran keuntungan atau keuntungan tertentu.
b. Memaksimalkan laba.
c. Meningkatkan penjualan.
d. Mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar.
e. Mentabilkan harga.
- Suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk menghipnotis bekerjanya mekanisme pasar, yang bertujuan mengendalikan keseimbangan (ekuilibrium) pasar.
- Harga dasar ialah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang, disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar.
- Harga tertinggi ialah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar, pemerintah melaksanakan operasi pasar.
· Kebijakan harga tertinggi (ceiling price), efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak kenaikan harga tak terhingga.
· Kebijakan harga melalui “Operasi Pasar” pada waktu tertentu, pemerintah menambah jumlah barang yang ditawarkan ke pasar.
· Kebijakan harga terendah (floor price), efektif melindungi produsen dari penurunan harga barang hingga tak terhingga.
· Mekanisme kebijakan ini dengan kiprah pemerintah untuk membeli surplus produksi.
PENUTUP
Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata policy.
Dalam Kamus Manajemen, pengertian kebijakan ialah suatu peraturan atau suatu arah tindakan yang ditentukan sebelumnya yang dibentuk oleh insan yang ditentukan untuk membimbing pelaksanaan pekerjaan kearah tujuan organisasi.
Adanya Kriteria-kriteria kebijakan berdasarkan William N Dunn yaitu :
1. Penyusunan aktivitas ialah perumusan masalah yang sanggup memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah.
2. Formulasi kebijakan ialah peramalan sanggup menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan wacana masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akhir dari diambilnya alternatif.
3. Adopsi kebijakan ialah rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan wacana kebijakan wacana manfaat atau biaya dari aneka macam alternatif yang alhasil dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan.
4. Implementasi kebijakan ialah pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan wacana akhir dari kebijakan yang diambil sebelumnya.
5. Penilaian kebijakan ialah penilaian membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan wacana ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.
Teori pengambilan keputusan:
2. Teori Rasional Komprehensif
2. Teori Inkremental
4. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scaning Theory)
Rumus Harga pembelian ditetapkan sebagai berikut:
HTBS = K (HCPO x RCPO + HIS xRIS)
- Suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk menghipnotis bekerjanya mekanisme pasar, yang bertujuan mengendalikan keseimbangan (ekuilibrium) pasar.
- Harga dasar ialah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang, disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar.
- Harga tertinggi ialah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar, pemerintah melaksanakan operasi pasar.
· Kebijakan harga tertinggi (ceiling price), efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak kenaikan harga tak terhingga.
· Kebijakan harga melalui “Operasi Pasar” pada waktu tertentu, pemerintah menambah jumlah barang yang ditawarkan ke pasar.
· Kebijakan harga terendah (floor price), efektif melindungi produsen dari penurunan harga barang hingga tak terhingga.
· Mekanisme kebijakan ini dengan kiprah pemerintah untuk membeli surplus produksi.
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Zainal. 2004. http://massofa.wordpress.com/2008/11/13/kajian-ilmu-kebijakan/
Mulyono. 2009. Teori Pengambilan Keputusan. http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/06/08/teoripengambilan-keputusan-theory-of-decision-making/)
Moekijat,2003.http://mediaindonesia.co.cc/search/label/tujuan+kebijakan+penetapan+harga. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2010